TANG KAB ||RBN.CO.ID- Warga Perumahan Grand Harmoni 2 Blok M, N, O dan extension RW 05, Desa Saga, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang-Banten, kembali menyuarakan harapan agar pihak developer segera membuka ruang mediasi dan menghadirkan solusi konkret atas persoalan banjir yang terus berulang sejak 2024 hingga 2026.
Banjir yang dikatakan melanda sedikitnya tiga RT di kawasan tersebut diduga dipicu tandon air yang tidak berfungsi optimal dan tidak sesuai spesifikasi. Dampaknya, kerugian material maupun psikologis dialami warga selama dua tahun terakhir, sementara komunikasi dengan pihak pengembang dinilai tidak berjalan terbuka.
Perwakilan warga menyampaikan bahwa upaya komunikasi sebenarnya telah dilakukan sejak 2024 melalui surat resmi dan audiensi. Saat itu, developer sempat melakukan langkah terbatas seperti pembangunan tanggul. Namun setelah 2026, komunikasi kembali terhenti dan keluhan warga tak mendapat respons memadai.
“Kami sudah mencoba komunikasi sejak 2024 secara bersurat hingga audiensi. Pihak developer sempat membuat tanggul, tapi setelah itu tidak ada komunikasi terbuka terkait kerugian warga akibat banjir sejak 2024,” ujar perwakilan warga, Minggu (1/2/2026).
Trauma warga semakin kuat diduga setelah peristiwa jebolnya tanggul yang menyebabkan banjir besar di lingkungan perumahan. Kondisi ini memicu aksi protes warga pada 24 Januari 2026 dengan menggembok kantor pemasaran perumahan sebagai bentuk desakan agar developer bersedia bertemu.
Selama hampir dua minggu, warga menunggu respons pertemuan. Undangan dari RT/RW hingga kepala desa disebut tidak diindahkan. Upaya kemudian berlanjut dengan pengajuan RDP ke DPRD, hingga proses pendampingan hukum berjalan dengan pendekatan restoratif melalui musyawarah.
Namun situasi memanas ketika pihak developer justru melaporkan warga ke kepolisian atas aksi penggembokan tersebut. Warga menilai langkah itu tidak adil karena mereka hanya menuntut solusi atas banjir yang merusak rumah yang dibeli melalui kredit.
Christian Budiman, perwakilan warga terdampak, menyayangkan langkah hukum sepihak tersebut.
“Yang sangat disayangkan, tahapan yang diminta warga justru dibalas laporan polisi. Hari ini beberapa warga memenuhi panggilan Polres untuk memberikan keterangan. Mohon doa agar ada jalan keluar,” ujarnya.
Pendampingan terhadap warga dilakukan oleh advokat, aktivis, dan tim kuasa hukum, termasuk Ipin Herlinda. Mereka menegaskan bahwa penggembokan bukan tindakan anarkis, melainkan bentuk kekecewaan setelah upaya mediasi sejak 2024 tidak membuahkan hasil. Ipin Herlinda menilai persoalan ini seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan kriminalisasi.
“Kami meminta keadilan tanpa diskriminasi hukum. Developer harus mendengar aspirasi warga dan tidak hanya membuat laporan sepihak. Seharusnya hubungan ini saling menguntungkan karena warga membeli produk properti yang layak dan aman,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak psikologis warga akibat banjir berulang yang bahkan berpotensi membahayakan keselamatan. Karena itu, pihaknya berharap developer lebih mengedepankan solusi kekeluargaan dibanding jalur hukum.
Sementara itu, proses mediasi yang difasilitasi kepolisian disebut berjalan kondusif. Warga berharap forum tersebut menjadi titik awal penyelesaian masalah banjir di Grand Harmoni 2. “Alhamdulillah mediasi berjalan baik. Kami tidak ingin saling lapor, tetapi mencari titik temu agar jelas keinginan warga dan tanggung jawab developer,” ujar kuasa hukum dan warga terdampak.
Hingga kini warga masih menunggu itikad baik pengembang untuk duduk bersama dan merumuskan solusi permanen penanganan banjir. Mereka menegaskan hak atas lingkungan hunian yang aman dan nyaman harus menjadi tanggung jawab developer.
Wartawati :E'n Suheni
Editor : Dewi Sari.
Literasi: WA (0813 8282 2975)
Boks Redaksi :
Anda Klik tekan lama buka tautan di bawah ini, bulatan CROME (Open) klik/tekan berhasil.
👇
https://radarberitanasional.co.id/pages/redaksi-box
Posting Komentar
0Komentar