JAKARTA || RBN.CO.ID -
Suara buruh kembali menggema dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Namun, di balik gema tuntutan yang terus berulang selama puluhan tahun, muncul satu pertanyaan mendasar yang belum juga terjawab: sudahkah negara benar-benar bersikap manusiawi terhadap pekerja Indonesia..?
Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, menilai bahwa kondisi ketenagakerja'an di Indonesia masih jauh dari prinsip keadilan dan kemanusia'an. Ia menyoroti keberlanjutan sistem outsourcing dan kontrak kerja jangka pendek yang dinilai merugikan pekerja dan menghilangkan kepastian hidup.
“Selama 20 tahun May Day diperingati, tuntutan penghapusan sistem kontrak tidak pernah benar-benar diwujudkan. Berganti presiden, berganti pemerintahan, tetapi nasib buruh tetap berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Menurutnya, praktik outsourcing telah menjadikan tenaga kerja sekedar alat produksi dipakai sa'at dibutuhkan dan ditinggalkan tanpa jaminan masa depan. Hal ini, lanjutnya, bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai dasar kemanusia'an dan keadilan sosial.
Ia juga mengingatkan kembali pernyata'an Prabowo Subianto pada tahun 2009 yang menolak sistem outsourcing karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyata'an tersebut, menurut Sutan Nasomal, seharusnya menjadi pijakan moral dalam merumuskan kebijakan ketenagakerja'an saat ini.
• Buruh dan Ketidakpastian yang Tak Kunjung Usai !
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pekerja masih menghadapi berbagai tekanan:
Gelombang PHK yang terus meningkat
Kontrak kerja jangka pendek tanpa kepastian
• Issue praktik “uang pelicin” dalam proses rekrutmen
♟️Minimnya perlindungan sosial
Lebih ironis lagi, masyarakat lokal seringkali justru menjadi penonton di daerahnya sendiri, kalah bersaing dalam akses pekerja'an di kawasan industri.
“Seharusnya ada keberpihakan nyata. Minimal 50 persen tenaga kerja diisi oleh masyarakat lokal. Ini soal keadilan sosial, bukan sekedar angka,” kata nya.
• Pertanya'an Moral untuk Negara
Dalam momentum May Day 2026, Prof. Sutan Nasomal mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menurutnya harus dijawab secara jujur oleh negara:
Apakah upah minimum saat ini sudah layak dan manusiawi?
Apakah regulasi ketenagakerja'an benar-benar melindungi pekerja..?
Apakah kebijakan negara lebih berpihak kepada rakyat atau kepada pemilik modal..?
Menurutnya, jika jawaban atas pertanyaan tersebut masih kabur, maka yang terjadi bukanlah keadilan, melainkan sekedar “pencitraan seremonial” yang tidak menyentuh akar persoalan.
• Ancaman Baru: Teknologi dan Masa Depan Manusia
Selain persoalan klasik ketenagakerjaan, ia juga menyoroti tantangan baru: perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi menggantikan peran manusia.
“Jika tidak diatur dengan prinsip kemanusia'an, teknologi justru bisa memperparah ketimpangan. Manusia bisa kehilangan peran, dan nilai-nilai kemanusiaan bisa tergerus,” katanya.
• Seruan untuk Kepemimpinan yang Berani !
Di akhir pernyata'an nya, Prof. Sutan Nasomal mengajak Presiden RI untuk hadir sebagai pemimpin yang berani mengambil sikap tegas demi melindungi rakyat.
“Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya terus berada dalam ketidakpastian. Jangan biarkan keringat dan darah pekerja menjadi bahan bakar bagi segelintir kepentingan. Negara harus berdiri di atas prinsip kemanusiaan,” tegasnya.
May Day, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan tanpa perubahan nyata. Ia harus menjadi momentum refleksi dan keberanian untuk memperbaiki sistem yang selama ini dianggap “biasa”, padahal menyimpan ketidakadilan yang luar biasa.***
Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH
(Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda.
(Tim)
Literasi: WA (0813 8282 2975)
Boks Redaksi :
Anda Klik tekan lama buka tautan di bawah ini, bulatan CROME (Open) klik/tekan berhasil.
👇
https://radarberitanasional.co.id/pages/redaksi-box
Posting Komentar
0Komentar