KOTA BANDUNG ||RBN.CO.ID-Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal SH MH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan nasional, khususnya yang berada di pusat kota dan perbatasan wilayah,(04/02/2026).
Menurutnya, selama ini pembagian kewenangan jalan di Indonesia sudah jelas, yakni jalan nasional dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian PU, jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, jalan kabupaten/kota oleh pemerintah daerah, serta jalan desa oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
Namun dalam praktiknya, kata dia, banyak jalan nasional yang berada di kawasan vital perkotaan justru lambat mendapatkan perbaikan sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat dan keselamatan pengguna jalan.
“Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah sangat tepat. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri PU untuk bersinergi dengan para gubernur agar jalan nasional yang vital dapat terpelihara dengan baik,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dimintai tanggapan, Rabu (4/2/2026).
Pernyata'an tersebut disampaikan menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kepada Kementerian PU agar sebagian pengelolaan jalan nasional dapat diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
KDM menilai, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan memperbaiki jalan nasional meskipun kerusakannya terlihat jelas dan bahkan menimbulkan kecelaka'an.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah rencana rekonstruksi jalan dari Pasteur menuju Kota Bandung pada tahun 2026 menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Barat melalui kerja sama atau nota kesepahaman dengan Kementerian PU.
Selain itu, Pemprov Jabar juga berencana melakukan perbaikan jalan di jalur pantai utara (Pantura) yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perawatan maksimal akibat statusnya sebagai jalan nasional.
Meski berpotensi menambah beban anggaran daerah, KDM menilai langkah tersebut penting demi keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas ekonomi.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan, inisiatif tersebut patut menjadi contoh bagi gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia agar bersama-sama mempercepat penanganan jalan rusak yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di kantornya di Jakarta.
(TIM).
Posting Komentar
0Komentar