TANGERANG ||RBN.CO.ID-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR) tengah menjadi sorotan publik setelah muncul issue terkait duga'an penerimaan dana asing dan keterlibatan dalam politik praktis. Issue tersebut berkembang di tengah meningkatnya aktivitas kritik yang dilakukan KCAR terhadap sejumlah kebijakan birokrasi di wilayah Tangerang Raya dan Banten (23/3/26).
Berdasarkan informasi yang beredar, tuduhan tersebut tidak berasal dari satu pihak resmi tertentu, melainkan muncul sebagai narasi di ruang publik. Issue ini disebut-sebut menguat seiring intensitas pengawasan yang dilakukan KCAR terhadap transparansi anggaran serta proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan di daerah.
Sejumlah pihak menilai, tudingan tersebut diduga merupakan bentuk respons atau “serangan balik” dari pihak eksternal yang merasa terganggu oleh aktivitas kontrol sosial yang dilakukan lembaga tersebut. Namun demikian, hingga sa'at ini belum terdapat laporan resmi maupun bukti konkret yang dapat menguatkan klaim tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, isu mengenai LSM yang diduga menerima pendanaan asing sebelumnya juga sempat menjadi perhatian nasional. Pernyataan Prabowo Subianto pada pertengahan 2025 terkait adanya oknum lembaga yang berpotensi merongrong persatuan bangsa turut memicu berkembangnya narasi serupa di berbagai daerah.
Adapun poin utama tuduhan yang diarahkan kepada KCAR mencakup dua hal, yakni dugaan adanya aliran dana dari luar negeri untuk mendukung kegiatan operasional serta anggapan bahwa lembaga tersebut memiliki agenda politik tertentu dalam mengkritik kebijakan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, pihak KCAR melalui juru bicara Abdul Aziz pada Minggu (22/3/2026) memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas.
“Kami memastikan tidak ada bukti valid terkait tuduhan penerima'an dana asing. Semua kegiatan kami dilakukan secara independen,” ungkap nya dalam keterangan resmi.
Senada dengan itu, pimpinan KCAR, M. Omar Rodhi, juga menegaskan bahwa setiap langkah dan aksi yang dilakukan lembaganya berbasis pada data lapangan, bukan atas dasar kepentingan politik pihak tertentu.
“Kami bekerja berdasarkan temuan dan fakta di lapangan. Tidak ada agenda tersembunyi maupun pesanan politik,” kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang secara resmi mengklaim sebagai pelapor atau menyampaikan bukti pendukung atas tuduhan tersebut. Situasi ini masih berkembang dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat.
*Redaksi akan terus memantau perkembangan issue ini dan menghadirkan informasi berimbang bagi publik.*
Pewarta : Abdul Aziz
Editor : Dewi Sari.
Posting Komentar
0Komentar