BANTEN ||RBN.CO.ID-Komando CAR sebagai Jembatan Aspirasi Rakyat LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (Komando CAR) menegaskan komitmennya sebagai jembatan komunikasi yang kredibel antara rakyat dan pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara konstruktif, berkeadilan, dan bermartabat (02/01/26).
Komando CAR secara aktif membangun kemitra'an strategis dengan pemerintah daerah serta para Kepala Desa dan Lurah se-Tangerang Raya guna mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun demikian, Komando CAR menegaskan akan tetap menjaga independensi dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
Sikap Tegas terhadap Proyek PIK 2 dan Penegakan Hukum LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (Komando CAR) secara konsisten menyatakan penolakan terhadap proyek PIK 2 yang dinilai lebih menguntungkan kepentingan oligarki bisnis dibandingkan kepentingan rakyat dan nasional. Proyek tersebut dipandang tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial, serta berpotensi menimbulkan penderitaan dan ketimpangan bagi masyarakat sekitar.
Komando CAR menilai keberadaan PIK 2 telah berkembang menjadi kawasan permukiman eksklusif dengan harga hunian bernilai miliaran rupiah yang tidak terjangkau oleh masyarakat lokal, sehingga memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi.
Terkait kasus pagar laut, Komando CAR mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh dan transparan seluruh pihak yang terlibat, tanpa tebang pilih.
"Dengan adanya proyek PIK 2 ini jalan raya pantura lintas dua kecamatan pakuhaji ataupun sepatan itu menjadi korban, agar pemerintah terkait diharafkan secepat nya untuk merevisi kebijakan terkait adanya proyek PIK 2, yang berdampak pada lingkungan yaitu yang diutamakan pada ruas jalan raya yang rusak akibat armada kendaraan tambang." Ungkap Abdul Aziz Ketua DPD Banten LSM Komando.
Komando CAR menolak keras apabila" penegakan hukum hanya menjadikan Arsin", Kepala Desa Kohod Kabupaten Tangerang, sebagai korban atau tumbal semata, sementara aktor-aktor utama di balik proyek tersebut dibiarkan bebas dari jerat hukum.
Lebih lanjut, Komando CAR menegaskan perlunya pengawasan ketat dan mendalam terhadap keberadaan proyek PIK 2 agar tidak berkembang menjadi “negara dalam negara”, Ujar Aziz menutup.
Seperti dikatakan -nya, bagaimana kekhawatiran berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai proyek tersebut diduga berpotensi menggerus kedaulatan dan keadilan sosial.
(Dewi Sari/Tim)
Boks Redaksi :
Anda Klik tekan lama buka tautan di bawah ini, bulatan CROME (Open) klik/tekan berhasil.
👇
https://radarberitanasional.co.id/pages/redaksi
Posting Komentar
0Komentar